Guna melestarikan adat ditengah masyarakat, semua Kepala Desa wajib mengalokasikan dana untuk pembinaan adat dan agama. “Aturan ini sudah ada dalam Peraturan Walikota Sawahlunto, namun disayangkan masih ada beberapa Pemerintah desa yang tidak menganggarkan kegiatan pembinaan adat di APBDes” ujar Ketua LKAAM Kota Sawahlunto H.Adi Muaris saat acara Penguatan kelembagaan adat yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Pemko pada 19/8 di GPK.

Dalam kegiatan yang dihadiri pemangku adat se Kota Sawahlunto ini, Ketua LKAAM mengungkapkan di era milenial ini pembinaan adat menjadi sangat penting karena banyak adat istiadat di masyarakat yang sudah diabaikan, tergerus oleh kehidupan yang semakin individualis.

“Kondisi di nagari-nagari saat ini adat mulai tergerus, ninik mamak banyak yang tidak mengerti bagaimana seharusnya bersikap berbicara bahkan tak peduli dengan tata cara berpakaian dalam masyarakat adat” paparnya.

Banyak PR di tengah masyarakat yang harus dijernihkan oleh ninik mamak dan pemangku adat.
“Kusuik manyalasaikan, karuah manjanihkan” itulah fungsi ninik mamak ujar Adi Muaris.

Karena itu mengembalikan jatidiri, fungsi dan identitas ninik mamak di tengah masyarakat nagari menjadi penting.

Sebagai solusi menurutnya harus ada pertemuan suku secara rutin dan berkelanjutan.

Walikota Sawahlunto yang hadir di tengah berlangsungnya acara, menekankan pentingnya pelestarian dan pembinaan adat dan agama di kota ini, sehingga di tahun 2020 pihaknya akan membantu anggaran untuk kegiatan tersebut.

Selain Ketua LKAAM, Prof dr. Puti Reno Raudha Thaib Ketua Bundo Kanduang Sumbar dan Drs.Darmuis Ketua MUI Kota Sawahlunto juga hadir sebagai narasumber.(humas)




ARTIKEL LAIN