“Hubungan sistemik industri tambang batubara, sistem perkertaapian, dan pelabuhan berperan penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Sumatera dan dunia”. Demikian diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nyoman Shuida saat menyampaikan sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Tindaklanjut Terkait Penetapan Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) / Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) di Gedung Kemenko PMK pada hari Senin 29 Juli 2019.

Beliau menambahkan, “WTBOS/OCMHS dapat menjadi representasi dinamisnya interaksi sosial dan budaya antara dunia timur dan barat, kemudian pertukaran informasi dan teknologi lokal dengan teknologi Eropa terkait dengan eksploitasi batubara dimasa akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, termasuk Asia Tenggara serta juga memiliki keunikan luar bisa dari tipe bangunan, karya arsitektur, kombinasi teknologi atau lanskap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia”.

Pasca penetapan WTBOS/OCMHS sebagai warisan dunia, pemerintah pusat mencanangkan tiga agenda prioritas:
1. Penerapan struktur koordinasi dan mekanisme pelaksanaannya meliputi penyelenggaraan board of directors, penyusunan kesepakatan dan turunannya, partisipasi masyarakat serta mekanisme insentif
2. Pelaksanaan rencana aksi management plan mencakup penyusunan usulan kegiatan dan penyelenggaraan anggaran Kementerian/Lembaga, Pemda dan BUMN
3. Penyusunan tindaklanjut rekomendasi tambahan WTBOS/OCMHS yaitu penyusunan rencana aksi dan penyelenggaraan serta pelaporan keadaan pelestarian WTBOS 2021

Dalam kegiatan tersebut juga hadir Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno. Dalam paparannya, Gubernur Sumatera Barat mendukung penuh WTBOS dengan menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang juga turut serta dalam rombongan untuk mengupayakan penganggaran pendukung pada anggaran perubahan tahun ini. Beliau juga memberikan pernyataan terkait adanya kekhawatiran atas kecemburuan daerah-daerah lain terhadap apabila nanti ada perhatian lebih kepada Sawahlunto yang pastinya akan mendapat keuntungan. “koordinasi terkait WTBOS ini akan langsung diambil alih Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tujuannya agar tidak ada kecemburuan dari daerah-daerah lain”.

Terkait isu akan timbulnya kecemburuan terhadap Kota Sawahlunto, Walikota Deri Asta menyampaikan, “dukungan yang didapat oleh Pemerintah Kota Sawahlunto pasti juga akan dirasakan faedahnya oleh kota-kota yang beririsan, mulai dari kota Padang yang memiliki sektor 3 kawasan WTBOS ini yaitu Pelabuhan Teluk Bayur belum lagi keberadaan Bandara, kemudian Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan juga Kabupaten Tanah Datar yang dilalui sektor 2 yaitu jalur kereta api”.

Dalam rakor tersebut ditetapkan 12 RTL yang harus ditindaklanjuti paling lambat akhir Agustus tahun ini yang melibatkan beberapa Lembaga, Kemernterian, BUMN, Pemerintah-pemerintah Daerah di Sumatera Barat termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta unsur masyarakat. *Humas

 

 

 

 

 

 

 

 




ARTIKEL LAIN