Kepala Desa Diminta Aktif Konsultasi dengan Kejaksaan

SAWAHLUNTO, HUMAS – Kepala desa beserta aparatur desa diminta untuk meningkatkan komunikasi dengan Kejaksaan, utamanya dalam menggunakan dana desa. Tujuan komunikasi tersebut bukan karena Kejaksaan ingin ikut campur ataupun menakut-nakuti aparatur desa, namun agar penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan regulasi yang berlaku serta aparatur desa tidak melakukan pelanggaran terkait dana desa tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Sunarko menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Sosialisasi Pendampingan & Pengawasan Kejaksaan Terhadap Penggunaan Dana Desa, Kamis (24/08), yang diikuti seluruh kepala desa se – Kota Sawahlunto.

“Kejaksaan siap hadir mendampingi dan mengawasi aparatur desa untuk dana desa ini, karena itu kami minta juga kerjasamanya dari pihak desa. Kami bukan menakut-nakuti atau pun mencari-cari kesalahan, malah kami sebenarnya menghindarkan terjadinya kesalahan dengan melakukan pendampingan dan pengawasan ini”, papar Sunarko.

Tim Kejaksaan, lanjut Sunarko dalam hal pendampingan dan pengawasan dana desa ini hanya minta diberi ruang, bukan uang. “Kami tekankan sekali lagi, kejaksaan hanya minta ruang, bukan uang! Maksud ruangnya yakni keleluasaan untuk mendampingi dan mengawasi”, ujar Sunarko.

Sunarko juga menyampaikan bahwa Kejaksaan berusaha untuk melakukan langkah-langkah preventif agar tidak sampai terjadi pelanggaran penggunaan dana desa tersebut. “Sehingga dengan langkah-langkah preventif ini kita cegah peluang-peluang pelanggaran yang akan menyebabkan terjadinya penindakan sesuai hukum nantinya”, pungkas dia.

Sementara, Walikota Ali Yusuf yang membuka sosialisasi tersebut didampingi Sekda Rovanly Abdams juga menginstruksikan agar aparatur desa dalam membuat kebijakan dan menggunakan anggaran selalu melalui musyawarah dengan semua unsur-unsur terkait. Serta juga membaca dan memahami betul regulasi-regulasi yang berlaku.

“Musyawarah dengan unsur-unsur terkait dan masyarakat, itu kuncinya sebelum mengambil keputusan atau pun menggunakan anggaran. Kita kan juga sudah punya Musyawarah Nagari/MUSRI, nah manfaatkanlah itu”, pesan Ali Yusuf.

Dilanjutkan Wako, agar sesuai regulasi, maka komunikasi dengan Kejaksaan serta elemen-elemen penegak hukum lainnya harus terus ditingkatkan. “Kalau sudah ragu-ragu, maka jangan takut untuk konsultasi dengan Kejaksaan ini. Komunikasikan dahulu”, ujar Ali Yusuf.




ARTIKEL LAIN