158161345_5287861801285016_3006437764978226599_o
158237299_5287861647951698_7593781041436014558_o
158365577_5287861544618375_5450123636489428844_o
158443250_5287861151285081_4633144815677629433_o
158583784_5287861421285054_5650632213808751104_o
158639748_5287861294618400_4744766236761177753_o
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
PADANG – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020 diserahkan Walikota Deri Asta kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumbar Yusnadewi yang diwakili Pelaksana Harian (Plh), Novembris, pada Selasa 09 Maret 2021 tadi di Gedung BPK RI Sumbar, Jl. Khatib Sulaiman, Padang. LKPD ini merupakan bahan audit bagi BPK untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan Pemko Sawahlunto, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemko dalam menggunakan dana publik (APBN dan APBD).
Walikota Deri Asta menyebutkan, penyerahan LKPD selain kewajiban dan rutinitas pelaporan anggaran, juga merupakan wujud komitmen Pemko Sawahlunto untuk senantiasa berupaya menciptakan good governance and clean governance (kinerja pemerintahan yang baik dan bersih). Laporan Keuangan ini juga bisa mengukur bagaimana akurasi antara kemampuan keuangan dengan riil pembangunan yang dilakukan daerah.
Meneruskan prestasi selama ini dimana LKPD Sawahlunto selalu diganjar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Deri Asta mengharapkan LKPD tahun 2020 ini juga lancar dan bersih sehingga sukses pula meraih WTP.
“Alhamdulillah hari ini telah kita serahkan LKPD pada BPK. Tentu harapan kita pada hasil audit nanti kita kembali mendapatkan opini WTP, sehingga jika itu berhasil maka kita akan mendapatkan WTP enam kali berturut – turut,” ujar Walikota Deri Asta.
Kota Sawahlunto telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 kali berturut – turut yang kemudian mendapat apresiasi berupa penghargaan dari Kementerian Keuangan RI.
Sementara itu, Plh Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Novembris, mengapresiasi Pemko Sawahlunto yang tergolong cepat dalam menyerahkan LKPD. Novembris juga memuji komitmen pihak – pihak yang terlibat di dalamnya, yang dinilainya cukup akurat dalam menjalankan keuangan di Pemko.
“Sesuai UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur, bupati, walikota wajib menyerahkan laporan selambat – lambatnya tiga bulan sejak tahun anggaran berakhir,” kata Novembris.
Dikatakan Novembris, pemeriksaan rinci dari BPK terhadap LKPD Kota Sawahlunto akan dilakukan mulai 15 Maret mendatang.
Pada penyerahan LKPD Sawahlunto itu, Walikota Deri Asta didampingi Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto, Dr.dr. Ambun Kadri, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Dodi Febrizal dan Inspektur Sawahlunto, Isnedi serta Asisten Administrasi Umum Setdako Sawahlunto, Dedi Ardona.




ARTIKEL LAIN

No Comment

Comments are closed.