247364354_6448410995230085_837752194591214404_n
247373955_6448411835230001_7168767754002573821_n
247380623_6448411178563400_4365270941587770649_n
247624984_6448412145229970_7273621103180110_n
248046317_6448411611896690_1394733024412683220_n
248347395_6448411408563377_66766614615463021_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
PADANG – Pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemko Sawahlunto terbukti baik dan sesuai dengan regulasi. Bukti ini terlihat dari keberhasilan Pemko Sawahlunto memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai 6 kali berturut – turut.
Atas prestasi meraih Opini WTP sebanyak 6 kali berturut – turut itu, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan Sumbar menyerahkan plakat dan piagam penghargaan untuk Pemko Sawahlunto. Plakat dan piagam penghargaan itu diberikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, kepada Walikota Sawahlunto Deri Asta yang disaksikan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, pada Senin 25 Oktober 2021 tadi Padang.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, menyebut keberhasilan meraih WTP terutama pada tahun 2020 kemaren yang berlangsung di masa pandemi Covid – 19 bukanlah pekerjaan yang ringan.
“Kita patut mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil memperoleh Opini WTP di tengah situasi menangani pandemi Covid. Juga kepada yang telah memperoleh WTP ini sampai 6 kali berturut – turut, sangat kita apresiasi karena telah menunjukkan komitmen yang nyata dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan Undang – Undang,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Heru Pudyo Nugroho.
Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan WTP sebagai tanda yang sah dan resmi bahwa pemerintah daerah patuh dengan regulasi dalam mengelola keuangan.
Menerima plakat dan piagam penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar itu, Walikota Sawahlunto Deri Asta menyampaikan Opini WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemko Sawahlunto telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan/regulasi yang berlaku.
“Ini fakta yang jelas bahwa Pemko Sawahlunto telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan patuh dan taat pada regulasi/hukum yang berlaku,” sebut Walikota Deri Asta.
Disebutkan Walikota, tentunya keberhasilan meraih WTP sampai 6 kali berturut – turut itu merupakan buah dari komitmen dan kerjasama semua sektor. Tidak hanya kinerja dari jajaran di Pemko, namun juga dukungan dari masyarakat sangat menentukan.
“Untuk itu, kita berterimakasih kepada semua jajaran di Pemko, juga Forkopimda dan intansi/lembaga terkait lainnya untuk segala dukungan. Penghargaan Opini WTP ini kita persembahkan untuk semua masyarakat Kota Sawahlunto,” ujar Walikota Deri Asta, yang menerima plakat dan piagam penghargaan itu didampingi Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto, Dr.dr. Ambun Kadri, MKM dan Sekretaris BPKAD Sawahlunto, Dodi Febrizal.
Kemudian Walikota Deri Asta mengingatkan bahwa masih panjang jalan yang akan dilalui untuk tetap mempertahankan kinerja baik yang diapresiasi dengan Opini WTP ini. Maka itu, Walikota Deri Asta berpesan supaya jajaran pemerintahannya di Pemko Sawahlunto tidak berpuas diri dengan Opini WTP yang diperoleh 6 kali berturut – turut sekarang itu.
“Kita syukuri apa yang telah berhasil kita dapatkan sekarang. Tapi jangan lupa, tahun depan dan tahun – tahun selanjutnya kita harus mempertahankan Opini WTP ini. Jadi jangan lengah, kita harus tetap berkomitmen dan bekerja dengan maksimal,” tegas Walikota Deri Asta.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Sawahlunto, Dodi Febrizal, menjelaskan Pemko Sawahlunto memperoleh opini WTP berturut – turut enam kali tersebut yakni di tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.
Dalam kegiatan penyerahan plakat dan piagam penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar itu juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.




ARTIKEL LAIN

No Comment

Comments are closed.