Pengelolaan Dana Desa Dituntut Inovatif dan Transparan

Tim penilai publikasi transparansi pengelolaan Dana desa Tk prov Sumbar menyambangi Sawahlunto pada selasa (21/11).
Ketua tim penilai Drs.Akmal Firdaus didampingi Ketua PWI Sumbar selaku tim penilai mengatakan penilaian ini dilakukan krn pemerintah desa saat ini memiliki posisi dan wewenang pengelolaan dana yang jauh lebih besar dalam pembangunan, untuk itu dituntut publikasi dan transparansi.

Pemerintah provinsi juga mengajak Pemdes untuk bermitra dengan wartawan dalam hal publikasi info pembangunan desa, sehingga tercipta transparansi.

Wako Ali Yusuf mendorong Pemerintahan Desa untuk memunculkan inovasi guna percepatan pembangunan desa. “Walaupun kita kota kecil dari sisi kuantitas tapi Dengan inovasi-inovasi pembangunan yang dilakukan kita tidak kalah di bidang kualitas. Dengan inovasi Sawahlunto semakin dilirik oleh Pemerintah pusat untuk mengucurkan berbagai program dan prestasi pembangunan” ujarnya di acara yang juga dihadiri Kades se Kota Sawahlunto.

Dalam exposenya Walikota memaparkan bahwa mendorong upaya percpatan pemb desa terutama penggunaan dana desa, Pemko telah menerbitkan berbagai regulasi yakni 13 perda yg mngatur, 10 perwako, dan penerbitan Keputusan Walikota.
Walikota juga telah memberi kewenangan kepada camat utk mengevaluasi Dana desa secra provesional, serta membentuk
Tim pembina, tim pengawas dan Tim teknis.

Transparan juga dilakukan dengan sharing Dana APBD. Seperti di tahun ini untuk membantu desa Silungkang Tigo dan Kolok Mudik membangun Balai-Balai Adat.

Selain itu Walikota juga rutin melakukan Monitoring kegiatan Dana desa dg memantau langsung ke pelosok-pelosok menggunakan motor trabas.

Hingga saat ini sudah ada 16 Bumdes yang berdiri mendorong potensi desa.




ARTIKEL LAIN