Prof. M. Yamin

Sejarah mencatat, Proklamasi Kemerdekaan bangsa ini diraih ketika perjuangan tidak hanya dijajaki dengan bedil dan bambu runcing, tetapi saat perjuangan telah menempuh jalur politik intelektual. Perjuangan jalur intelektual ini dilakoni oleh tokoh-tokoh pemuda pelajar Indonesia yang berjuang menyatukan cita-cita kemerdekaan melalui organisasi-organisasi dan kepartaian.

Salah satu tokoh pemuda yang aktif berjuang dijalur organisasi dan kepartaian serta terlibat secara langsung sebagai pelaku sejarah mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan dan menyusun dasar negara adalah Muhammad Yamin.

Putra Sawahlunto kelahiran Talawi 23 Agustus 1903 ini juga dikenal sebagai tokoh intelektual penggagas pemersatu perjuangan bangsa melalui konsep Sumpah Pemuda yang diproklamirkan pada Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang menjadi tonggak baru dimulainya sejarah perjuangan kemerdekaan dengan menghapus sekat-sekat paham kedaerahan berjuang sebagai bangsa Indonesia yang bersatu.

Meski lahir dan dibesarkan di pelosok pedesaan Sawahlunto Sumatera Barat, Muhammad Yamin mampu tampil sebagai tokoh nasional yang eksentrik karena gagasan-gagasannya yang futuristic dan terkadang controversial.

Dikenal sebagai Bapak Bangsa yang sejajar dengan Soekarno dan Mohammad Hatta saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia berkontribusi besar dalam perumusan UUD 1945, perumusan dasar negara dan pendesain lambang negara Garuda Pancasila.

Menariknya Mr. Muhammad Yamin yang meraih gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) pada tahun 1932 di Rechtshoogeschool te Batavia juga dikenal sebagai pelopor Hak Azazi Manusia, Pelopor kesusastraan modern, pelopor ilmu sejarah tanah air, pelopor penggunaan bahasa melayu sebagai bahasa persatuan dan ia juga tercatat sebagai pelopor berdirinya peguruan tinggi keguruan di seluruh ibukota provinsi di Indonesia.

Di masa penjajahan (1928) Yamin muda saat berusia 16 tahun mengawali pergerakannya bersama Jong Sumateranen Bond menggoreskan sejarah sebagai pelopor tercetusnya bahasa melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Rasa Nasionalisme membawanya pada pemikiran harus ada peralihan dari Neerlando- sentries menjadi Indo-sentris, salah satunya dengan peralihan bahasa pengantar dari bahasa Belanda menjadi Bahasa Indonesia. Karena saat itu bahasa pengantar di sekolah dan di perkumpulan wajib menggunakan bahasa Belanda.

Saat kongres Pemuda berlangsung 28 Oktober 1928 di Jakarta, pemuda Talawi ini menyerahkan konsep Sumpah Pemuda yang ditelurkannya dalam secarik kertas kepada Sugondo, pemimpin Kongres Pemuda waktu itu.

Konsep ini disetujui oleh anggota kongres dan ditetapkan sebagai putusan yang wajib dipakai oleh semua perkumpulan bangsa Indonesia hingga kini. “Bertoumpah darah jang satoe, tanah Indonesia. Berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia”.
Putusan yang kemudian disebut Sumpah Pemuda itu sangat memberi kekuatan pada pergerakan nasional. Sumpah Pemuda menjadi titik balik dari rakyat bermental terjajah menjadi bangsa yang siap untuk merdeka .Banyak pihak memuji gagasan Mr.Muhammad Yamin, termasuk Bung Karno sendiri yang waktu itu berkediaman di Bandung.

Perjuangan M Yamin dalam politik praktis dan kepartaian dimulai di tahun 1930 ketika ia dengan tegas memilih bergabung dengan Partindo (Partai Indonesia) yang berazazkan non kooperasi, atau tidak mau bekerjasama dengan pemerintahan Belanda.

Menolak tawaran bekerja sebagai pegawai pemerintah Hindia-Belanda dengan iming-iming gaji besar dan kedudukan lumayan, ia mencari nafkah sebagai penulis, wartawan dan pengacara. Ia juga mengajar di Sekolah Jurnalistik dan Pengetahuan Umum yang didirikan oleh Perdi (Persatuan Djurnalistik Indonesia) di Jakarta. Sebagai wartawan ia dikenal berpena tajam.

Saat pergerakan Nasionalis non-kooperatif berada pada titik lumpuh karena Belanda melakukan kebijakan represif terhadap partai-partai yang non-kooperatif, Yamin mengubah taktik dengan berjuang secara kooperatif (bersedia bekerjasama dengan Belanda) melalui Volksraad (Dewan Rakyat). Tahun 1939 ia terpilih sebagai Volksraad melalui pemilihan di Gementee Minangkabau. Keputusannya duduk sebagai Volksraad menuai kecaman dari rekan-rekan se-partainya, ia dianggap berkhianat.
Duduk di Volksraad Yamin pun membuktikan, ia tidak mengkhianati perjuangannya. Ia tampil sebagai anggota Volksraad yang kritis dan radikal terhadap permasalahan yang dianggapnya tidak sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia. Tercatat ia mengkritisi dan memecah belah National Fractie yang menurutnya hanya mewakili kepentingan Jawa. Yamin juga bersuara keras menuntut agar pemerintah Belanda mencabut kembali larangan terbit terhadap majalah Indonesia Raya, yaitu majalah terbitan PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) yang dibredel karena memuat karangan berjudul Eereschuld der Indonesische Intellectuelen (Hutang Budi dari Kaum Cendikiawan Indonesia).

Di era penjajahan Jepang, anak dari Usman Bagindo Khatib dan Siti Saadah ini terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI, Mei-Juli, 1945) yang berhasil merancang UUD RI. Dalam perumusan UUD 1945, tercatat dalam sejarah M.Yamin adalah pelopor Hak Azazi Manusia (HAM) di awal bumi pertiwi ini merdeka. Ia berseberangan pendapat dengan Soekarno dan Soepomo mengenai pencantuman pasal penjaminan HAM dalam UUD 45.

“Kalau hak rakyat tidak terang dalam hukum dasar (konsitusi,-red) berarti telah terjadi ‘grondwettelijke fout’, kesalahan Undang-Undang Hukum Dasar. Itu besar sekali dosanya buat rakyat” pernyataan Yamin ini tercatat dalam sejarah saat ia harus berdebat hebat dengan Soekarno dan Soepomo dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).*

Kala itu, kubu Yamin dan Hatta keukeuh agar deklarasi hak asasi manusia diatur secara jelas dalam konstitusi. Sedangkan, kubu Soepomo dan Soekarno awalnya bertahan pada negara Indonesia harus mengedepankan paham kekeluargaan, bukan HAM yang merupakan paham individualisme yang diimpor dari barat.

Pada akhirnya usulan Yamin diterima sehingga UUD 1945 memuat pasal 27 yang menjamin kesamaan hak warga negara di muka hukum dan pemerintahan, serta pasal 28 yang menjamin kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Saat merintis kemerdekaan ia bergandengan tangan dengan Soekarno, namun di masa awal kemerdekaan saat Soekarno menjadi Presiden, M.Yamin yang saat itu berusia 42 tahun malah mencicipi vonis hukuman penjara karena ia dituduh melakukan makar.

Saat itu Belanda ingin menjajah kembali Indonesia dengan mengirimkan tentaranya membonceng tentara NICA menguasai beberapa kota di pulau Jawa. Artinya Belanda tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan.

Kabinet Syahrir didukung Presiden Soekarno memilih strategi diplomasi dengan Belanda, namun Tan Malaka yang didukung M.Yamin dan ratusan tokoh partai politik membentuk kubu Persatuan Perjuangan yang menentang kebijakan diplomasi. Mereka memandang strategi menghadapi Belanda adalah dengan politik perang, jalan diplomasi boleh ditempuh jika Belanda telah mengakui kemerdekaan 100%.

Buntut perbedaan pendapat ini, pada 3 Juli 1946, Muhammad Yamin bersama Ahmad Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri, dan Jenderal Mayor Sudarsono menghadap Presiden Soekarno guna mengajukan usul politik dalam secarik surat yang berisi tuntutan agar Presiden Membubarkan Kabinet Syahrir dan Amir Syarifuddin, serta agar Presiden menyerahkan kekuasaan di bidang militer kepada Panglima besar Angkatan Perang dan di bidang politik ekonomi dan social kekuasaan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Politik yang anggotanya akan segera dibentuk.

Ternyata Presiden Soekarno menolak usulan tersebut dan memandang upaya Yamin dan kawan-kawan sebagai tindakan perebutan kekuasaan atau makar. Atas tuduhan makar tersebut Yamin dan kawan-kawan menjalani hukuman penjara berpindah-pindah selama kurang lebih dua tahun.

Dalam pembelaannya di depan Mahkamah Agung terkait tuduhan makar tersebut, M.Yamin berkata bahwa “Peristiwa itu ialah petisi dengan surat dan cara penyampaiannya adalah dengan cara petisi pula yang berdasarkan legal atas pemakaian hak rakyat atau the democratic right of petition, dan petisi itu disampaikan berlatar belakang karena Sekutu akan menyerahkan Indonesia Timur kepada Belanda di Makassar”.

Walau sempat menyandang tuduhan sebagai pelaku makar, di tahun 1951 Mr.M Yamin diangkat sebagai Mentri Kehakiman, naluri pembelaan HAM tetap berkobar. Saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada periode 1951-1952, yang pertama dia lakukan adalah membebaskan tahanan politik yang dijebloskan tanpa melewati persidangan.

Kala itu, Yamin diwarisi untuk mengurus 17 ribu tahanan dari kabinet sebelumnya. Kebanyakan dari tahanan itu ditahan tanpa proses persidangan sejak 1949 karena dicap komunis atau sosialis pendukung politik Tan Malaka.

Yamin membebaskan 950 tahanan politik yang ditahan tanpa proses penuntutan termasuk membebaskan Chaerul Saleh salah satu tokoh sentral yang berseberangan dengan politik diplomasi Sukarno di tahun 1949.

Namun kebijakannya ini menuai protes dari beberapa kalangan, dan Muhammad Yamin terpaksa mengundurkan diri dan melepas kedudukannya sebagai Mentri Kehakiman yang baru dijabatnya selama dua bulan.

Juli 1953 hingga Juli 1955 M.Yamin ditunjuk sebagai Mentri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) dalam cabinet Sastroamijoyo. Salah satu karya M.Yamin sebagai Mentri PPK adalah mendirikan Peguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di berbagai ibukota provinsi di seluruh Indonesia, termasuk didekat kampong halamannnya Padang dan Batusangkar. Kelak PTPG ini tumbuh menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).

Pendirian Peguruan Tinggi di seluruh ibukota provinsi ini memperlihatkan kepekaan Muhammad Yamin terhadap kebutuhan pendidikan tinggi di luar pulau Jawa untuk memajukan bangsa. Saat menjabat Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Seluruh Indonesia tepatnya pada tahun 1962 ia mendirikan Unversitas Cendrawasih di Irian yang memulai kuliah pertama pada 28 Oktober 1962 bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda.

Saat menjabat mentri PPK di tahun 1955 ia meminta Bachruddin Joesoef Habibie (Prof.Dr.Ing BJ Habibi, Presiden ke-3 RI) dan teman-temannnya untuk belajar mengenai teknologi pesawat terbang dan teknologi membuat kapal.

Saat itu BJ.Habibie masih berstatus mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof.H.M Yamin melihat potensi dan harapan besar pada diri pemuda BJ Habibie, hingga ia selaku menteri pendidikan mengirimnya ke Jerman Barat untuk belajar teknologi membuat pesawat terbang demi memajukan dunia teknologi kedirgantaraan Indonesia.

Prof.HM.Yamin adalah seorang cencikiawan dan pengarang buku yang luar biasa, ia produktif dalam penulisan buku dan risalah sejak zaman pergerakan hingga akhir hayatnya. Hasil pemikiran dan gagasannya ia tuangkan dalam berbagai judul karya sastra, tulisan ilmiah, buku dan pidato yang hingga kini menjadi acuan ilmu sejarah yang orisinil.

Meski menorehkan nama besar di negeri rantau, ia selalu merindu dan memikirkan kemajuan kampung halaman. Tepat seperti sajak yang pernah digubahnya dikala muda, Prof.M Yamin pada akhir hayatnya mewasiatkan agar ia dikembalikan “ke kampong kelahirannya tepat disamping ayahnya berbaring”, Talawi Sumatera Barat.

“Lamun hati terkenang pulang”, dan iapun pulang kekampungnya saat “nyawa putus, badan hilang”. Prof.Mr.H.Muhammad Yamin menghembuskan nafas terakhirnya pada 17 Oktober 1962 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, dan sesuai dengan amanat terakhirnya ia dikebumikan di Pemakaman Sawah Tapian Talawi pada tanggal 20 Oktober 1962 dalam upacara kenegaraan.

Please follow and like us:




ARTIKEL LAIN