“Sudah 700 lebih orang asing datang ke Sawahlunto sejak ditetapkannya Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto sebagai warisan dunia, sebagian menginap di luar daerah dan sebagian menginap di Hotel dan homestay-homestay yang ada di Sawahlunto” ujar Zohirin Sayuti saat membuka Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), rabu (20/11) di Hotel Parai yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang.

Kehadiran Orang Asing dipandang menguntungkan dari sisi Pariwisata, namun Zohirin tetap mengingatkan masyarakat dan OPD untuk tetap mengawasi demi pencegahan pelanggaran hukum oleh Orang Asing termasuk pencegahan penyelundupan narkotika, penyusupan terorisme dan radikalisme.

Dipaparkan Zohirin, sesuai Peraturan Pemerintah, pemantauan orang asing merupakan tugas Pemerintah Daerah demi perlindungan dan pencegahan pelanggaran oleh masyarakat asing dan Tenaga Kerja Asing.

Namun Wakil Walikota berharap pemantauan Orang Asing dilakukan tidak secara berlebihan apalagi sampai menimbulkan rasa tidak nyaman yang akan merugikan pariwisata Sawahlunto sendiri.

Dikatakan Zohirin, yang perlu dipantau lebih hati-hati adalah Orang Asing yang datang sendiri-sendiri, jika datang dengan travel biro, mereka biasanya sudah diurus dokumen imigrasinya oleh travel terkait.

Elvi Syahlan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TP Padang mengatakan dalam rangka penegakan hukum Peraturan Keimigrasian yang ditetapkan Pemerintah RI, dimana hanya Orang Asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan yang dibolehkan masuk dan berada di wilayah RI.

Masyarakat juga diingatkan untuk mengawasi aktifitas Orang Asing, karena banyak Orang Asing yang datang dengan Visa Wisata dengan izin tinggal maksimal 30 hari. Mereka tidak dibolehkan beraktifitas selain wisata seperti dagang, bekerja dan lain

Karena itu Dirjen Imigrasi meminta kepada masyarakat pemilik tempat penginapan, berkewajiban untuk memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing dalam waktu 1×24 jam sejak Orang Asing tersebut mulai menginap.

Hendri Hartono dari Kanwil Kemenkum & HAM Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan saat ini telah digunakan sistem online untuk melaporkan orang asing yakni www.apoa.imigrasi.go.id.

Berdasarkan pasal 117 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, jika tidak melakukan kewajiban untuk melaporkan data orang asing yang menginap, bisa dikenakan pidana kurungan paling lambat 3 bulan atau denda paling banyak 25 juta rupiah.(humas)




ARTIKEL LAIN