Memberikan perhatian pada kebutuhan dan menyediakan akses bagi kesetaraan gender, disabilitas, lansia dan keluarga marjinal terus ditingkatkan Pemko Sawahlunto. Kini, realisasi hal yang diistilahkan sebagai ‘Pengarusutamaan Gender’ (PUG) itu sudah menjangkau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di “Kota Arang”.

Kinerja Pemko Sawahlunto untuk Pengarusutamaan Gender ini pun mendapat perhatian dan apresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Bentuk apresiasinya, Kementerian tersebut memberikan  dengan predikat Madya kepada Pemko Sawahlunto.

Anugerah Parahita Ekapraya itu diberikan Menteri PP – PA, Yohanna Yembise kepada Walikota Sawahlunto Deri Asta, Rabu (19/12) di Jakarta. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dedi Syahendri turut mendampingi Walikota Deri Asta menerima penghargaan tersebut.

Mendapat penghargaan itu, menurut Walikota Deri Asta menjadi bonus dari kinerja Pemko dalam menyetarakan perhatian pada semua golongan masyarakat. Meski tujuan sebenarnya haruslah pada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bonus dari hasil kinerja Pemko dalam memberikan perhatian pada kesetaraan gender, anak-anak, disabilitas, lansia serta keluarga rentan/marjinal dan lainnya. Tujuan utama tentu untuk masyarakat itu sendiri, kita pemerintah kan melayani masyarakat. Bersyukur, ternyata hal ini diperhatikan dan dinilai juga oleh pusat, sehingga kita diganjar penghargaan ini,” kata Deri.

Ditambahkan Walikota muda nan ramah senyum itu, hadirnya penghargaan tersebut bagi Sawahlunto merupakan hasil kerja semua pihak, tak hanya Pemko tapi juga dukungan dan kerja sama dari masyarakat.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dedi Syahendri menuturkan bahwa inti penilaian dari Anugerah Parahita Ekapraya ini adalah memastikan bahwa hak setiap orang terpenuhi. Tanpa memandang apakah mereka laki-laki, perempuan, lansia, penyandang disabilitas atau kelompok rentan/marjinal, hak mereka harus dipenuhi.

“Memastikan hak setiap orang ini terpenuhi, maka Pemerintah harus mengintegrasikannya dengan perencanaan program pembangunan yang dibuat di daerah tersebut. Kita di Sawahlunto sudah membuat ini. Dalam penyusunan Perda, APBD dan lainnya kita mempertimbangkan hak-hak masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas dan lainnya,” sebut Dedi.

Sementara bagi realisasi secara fisik, ditunjukkan Dedi salah satu contohnya adalah pembangunan kantor/ruangan dengan menyediakan fasilitas atau akses bagi anak-anak dan disabilitas.

Sebelum diberikan Anugerah Parahita Ekapraya ini, Sawahlunto sudah terlebih dahulu dinilai dan ditinjau oleh tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak beberapa bulan lalu. Selain melakukan verifikasi lapangan, tim juga meminta ekspose dari Pemko Sawahlunto, yang saat itu disampaikan oleh Wakil Walikota Zohirin Sayuti.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Silvi Andriani menyebutkan, indikator penilaian Anugerah Parahita Ekapraya ini terangkum dalam tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender.

“Ada tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender ini. Itu dasarnya dimulai dari komitmen, yang pertama itu dilihat apakah di daerah tersebut ada komitmen yang ditegaskan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda), atau bisa juga Peraturan Walikota (Perwako). Kemudian apakah itu sudah dilanjutkan dengan Kebijakan Operasional/Teknis,” ujar Silvi.

Di Sawahlunto, disampaikan Silvi, hal seperti itu, yakni Perda dan Kebijakan Operasional sudah ada. Sehingga langkah awal perwujudan komitmen Pengarusutamaan Gender pun sudah terlihat.

Bahkan ternyata, program Pengarusutamaan Gender ini pun sejalan dengan Visi Walikota Deri Asta dan Wakil Walikota Zohirin Sayuti, yakni pada visi nomor 8. (Humas)

Please follow and like us:
error




ARTIKEL LAIN